Senin, 23 Mei 2011

SBY Bicara Grand Strategy Ekonomi RI

SBY Bicara Grand Strategy Ekonomi RI
Pemerintah tidak akan menerapkan model perekonomian dengan orientasi ekspor.
Jum'at, 14 Agustus 2009, 10:29 WIB
Hadi Suprapto, Nur Farida Ahniar, Elly Setyo Rini



Presiden Yudhoyono (ANTARA/Rumgapres-Haryanto)
VIVAnews – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan tidak akan menerapkan model perekonomian di Indonesia dengan orientasi ekspor. Menurut dia, ke depan pemerintah akan mengembangkan perekonomian dengan mengangkat pasar dalam negeri.

“Tidak boleh hanya menggantungkan kekuatan ekspor sebagai sumber pertumbuhan kita,” kata dia pada Rapat Paripurna Kenegaraan di Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Jumat 14 Agustus 2009. "Strategi yang hanya bersifat export oriented tentu bukanlah pilihan kita."

Yudhoyono mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang dipilih dan anut adalah pertumbuhan yang disertai pemerataan, agar benar-benar membawa keadilan.

Meski demikian, ekonomi nasional seharusnya berdimensi kewilayahan, dengan pertumbuhan ekonomi yang tersebar di seluruh tanah air. Daerah-daerah harus menjadi kekuatan ekonomi lokal.

Sumber-sumber investasi dan pendanaan dalam negeri juga mesti diperkuat. “Kemandirian dan ketahanan pada bidang-bidang atau sektor ekonomi tertentu harus terus kita perkuat, terutama pangan dan energi,” katanya.

Ekonomi nasional harus dikembangkan berdasarkan keunggulan komparatif dan sekaligus keunggulan kompetitif. Serta, diperlukan ekonomi nasional yang dilandasi mekanisme pasar untuk efisiensi, tetapi juga memberikan ruang bagi peran pemerintah yang tepat untuk menjamin keadilan.


“Paradigma dan grand strategy pembangunan ekonomi seperti itulah yang mesti kita anut dan perkokoh,” ujar Yudhoyono.

Rakyat tidak boleh terjerat, menyerah, dan tersandera oleh kapitalisme global yang sering membawa ketidakadilan bagi rakyat. Karena, bangsa yang unggul adalah bangsa yang dapat mengatasi keadaan dan memberi kontribusi pada permasalahan umat manusia. hadi.suprapto@vivanews.com




Sumber :
http://bisnis.vivanews.com/news/read/82797-sby_bicara__i_grand_strategy__i__ekonomi_ri
Revolusi Islam Iran Berdampak Luar Biasa
"Rakyat di negara-negara yang bergolak melihat Iran sebagai model," kata Dubes Farazandeh
Rabu, 9 Februari 2011, 17:04 WIB
Renne R.A Kawilarang




Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mahmoud Farazandeh (VIVAnews / Renne Kawilarang)
BERITA TERKAIT
• Demonstrasi di Mesir Didominasi Kaum Pemula
• AS Minta Mesir Cabut UU Darurat
• Mubarak Bentuk Komite Reformasi
• Setelah Bebas, Eksekutif Google Demo Lagi
• Iran Resmikan 4 Satelit Buatan Sendiri
VIVAnews - Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mahmoud Farazandeh, mengungkapkan bahwa setiap tanggal 1-11 Februari merupakan periode yang istimewa bagi rakyat di negaranya.
Selama periode itulah, pada 1979, Iran mengalami pergolakan. Kekuasaan monarki Syah Reza Pahlavi, yang sewenang-wenang, berhasil ditumbangkan rakyat. Kehadiran kembali Imam Agung Ayatullah Khomeini dari pengasingan menjadi simbol kemenangan rakyat Iran atas rezim monarki otoriter.
"Kami menyebut peristiwa itu sebagai Kemenangan Revolusi Islam Iran," kata Farazandeh saat menyambut kunjungan VIVAnews, Selasa 8 Februari 2011.
Berbicara di kantornya di Jakarta, Farazandeh menjelaskan makna Revolusi Islam Iran 1979. Kendati dimusuhi negara-negara Barat, Iran justru kian percaya diri untuk membangun negeri secara mandiri. Berbagai sanksi dan embargo bahkan telah membuat Iran tidak lagi bergantung kepada pihak asing.
Menariknya, 32 tahun kemudian, rakyat sejumlah negara Arab, seperti Tunisia, Mesir, dan Yaman, kini mengalami pergolakan atas rezim yang telah lama berkuasa di negeri masing-masing
Farazandeh tidak khawatir bahwa krisis di negara-negara Arab itu bisa berdampak bagi Iran, Sebaliknya, muncul kekhawatiran yang lebih besar bahwa negara-negara yang tengah bergejolak itu akan mengalami perubahan seperti yang terjadi di Iran 32 tahun lalu.
"Bila demikian, rakyat di negara-negara yang bergolak itu melihat Iran sebagai model," kata Farazandeh.
Berikut petikan wawancara dengan Farazandeh, yang baru lima bulan bertugas sebagai duta besar Iran untuk Indonesia.

Setiap tanggal 1 hingga 11 Februari, rakyat Iran merayakan Kemenangan Revolusi Islam di negara mereka. Bagaimana rakyat di negara Anda memaknai peristiwa bersejarah itu?

Periode ini disebut sebagai hari-hari "Fajar Menyingsing." Setelah gelap, muncullah fajar untuk menyambut datangnya matahari. Mendiang Imam Besar Ayatullah Khomeini datang ke Iran [dari pengasingan] pada 1 Februari 1979. Rakyat Iran menyambut kedatangannya sebagai berakhirnya gelap dan munculnya terang.

Maka, sepuluh hari berikutnya dilanjutkan dengan perjuangan memberantas sisa-sisa rezim lama [era kekuasaan monarki Syah Reza Pahlavi] sekaligus memberlakukan sistem pemerintahan yang baru. Perayaan hari-hari bersejarah itu dilakukan dengan berbagai cara.

Revolusi Islam merupakan revolusi kultural dan bersinggungan dengan nilai-nilai budaya. Oleh sebab itu Iran menggelar sejumlah acara terkait dengan perayaan kemenangan Revolusi Islam di negara kami, seperti festival seni, pameran buku, dan pertunjukan budaya lainnya.

Pada hari puncak, 11 Februari, rakyat di berbagai kota melakukan pawai di jalan-jalan utama, untuk mengenang gelombang demonstrasi pada 1979. Selain bergerak sepanjang tiga hingga lima kilometer, mereka biasanya membacakan komunike bersama, yaitu sumpah setia kepada negara dan nilai-nilai Revolusi.

Di Ibukota Tehran, Presiden akan berpidato di tengah-tengah rakyat yang berpawai. Biasanya pawai berlangsung mulai pukul sembilan pagi hingga dua belas siang [menjelang salad zuhur]. Kesempatan pawai itu dimanfaatkan presiden untuk berpidato mengenai isu ekonomi, politik, dan hubungan internasional.

Bagaimana dengan komunitas Iran di luar negeri, seperti di Indonesia. Apakah juga ada perayaan khusus?

Di Jakarta, kami bersama komunitas Iran akan merayakan Kemenangan Revolusi Islam pada Jumat, 11 Februari, di suatu hotel. Kami juga mengundang para pejabat dan warga Indonesia untuk ikut serta.

Sebenarnya tidak banyak warga Iran yang berdomisili di Jakarta [Atase Pers Kedubes Iran, Ghasem Yazdani, sebelumnya menyebut bahwa komunitas Iran di Indonesia hanya berkisar ratusan orang, sedangkan di Malaysia bisa berjumlah ribuan - Redaksi].

Untuk itulah kami terus meningkatkan kerjasama ekonomi dan wisata dengan pemerintah Indonesia agar lebih banyak lagi warga Iran untuk berkunjung ke sini dan, begitu juga sebaliknya, kami ingin agar makin banyak orang Indonesia berkunjung ke Iran.

Apa tantangan domestik terbesar yang dihadapi Iran saat ini?

Tantangan utama saat ini adalah bagaimana menerapkan reformasi ekonomi yang telah dirancang pemerintah. Salah satu program reformasi itu adalah memangkas subsidi untuk segala komoditas.

Ini adalah salah satu komitmen dari Presiden Mahmoud Ahmadinejad. Selain tetap mewujudkan keadilan sosial, pemerintah kini berpikir bagaimana distribusi subsidi harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara dan diterapkan ke berbagai tingkat masyarakat.

Masyarakat di Iran terbagi dalam beberapa tingkat, baik berdasarkan penghasilan maupun jumlah anggota keluarga. Ada suatu keluarga yang punya lima mobil, namun ada juga keluarga yang tidak punya kendaraan sama sekali.

Keluarga yang punya lima mobil ini sama-sama menikmati harga bensin bersubsidi. Situasi ini harus dibenahi. Maka, pemerintah mengurangi subsidi harga atas sejumlah komoditas yang hasilnya akan digunakan untuk memberi kompensasi kepada keluarga-keluarga yang kurang mampu. Ini merupakan program pemerintah untuk perbaikan kesejahteraan sosial.

Dalam beberapa tahun terakhir, Iran berkali-kali menerima embargo ekonomi dan perdagangan dari Dewan Keamanan PBB dan negara-negara Barat terkait dengan kepemilikan teknologi nuklir. Bagaimana Iran bisa bertahan dari sanksi-sanksi itu?

Sebenarnya kami sudah mengalami berbagai sanksi selama 32 tahun terakhir. Mulai dari awal Revolusi, sejak Iran menerapkan sistem pemerintahan baru yang diakui di seluruh dunia, sejumlah negara tidak senang dengan situasi itu.

Contohnya, beberapa negara Eropa yang pada awalnya sudah berkomitmen untuk menjalankan sejumlah proyek di Iran. Mereka sudah terima uangnya, namun menelantarkan proyek-proyek sosial dan industri dan meninggalkan begitu saja negara kami.

Salah satu proyek adalah fasilitas pembangkit listrik di Busherh. Saat itu [1975], para kontraktor asal Jerman telah menerima uang untuk membangunnya.

Perangkat-perangkat khusus dibangun di Jerman. Namun, sejak Revolusi Islam Iran [1979], mereka tidak membawa perangkat-perangkat itu dan menghentikan kelanjutan proyek yang seharusnya berguna bagi pembangunan Iran. Padahal proyek pembangkit listrik ini telah memakan biaya yang besar.

Lalu negara-negara Barat menerapkan sejumlah embargo dan sanksi kepada Iran. Situasi ini memaksa Iran untuk mengurangi ketergantungan kepada pihak-pihak asing.

Namun kondisi itu justru membuat Iran menjadi mandiri dan tidak bergantung kepada pihak luar. Iran menjadi percaya diri dalam membangun berdasarkan kemampuan diri sendiri. Maka penerapan sanksi dan embargo sudah kehilangan makna.

Selain itu pihak-pihak asing tidak bisa lagi mempermainkan kami melalui investasi langsung maupun melalui perdagangan bilateral, seperti yang terjadi pada krisis keuangan yang menimpa Indonesia di akhir dekade 1990-an.

Dalam sekejap, ratusan jutaan dolar bisa lenyap akibat ulah para investor asing yang ingin mengguncang pasar saham Indonesia. Iran tidak mengalami kerentanan demikian. Kami pada dasarnya lebih banyak bersandar pada sumber daya dan kemampuan milik kami sendiri.

Negara-negara Barat kemudian berupaya memasung kami dengan memblokade perdagangan minyak dan gas dan perangkat maupun bahan yang bisa digunakan untuk mengembangkan teknologi nuklir di Iran, yang sebenarnya digunakan untuk kepentingan damai.

Namun, rakyat Iran sudah terbiasa menghadapi berbagai tekanan, bahkan terus berkembang. Justru ada kekhawatiran di antara pihak-pihak Barat bahwa sejumlah negara di belahan dunia ini yang menjadikan Iran sebagai model untuk diteladani. Lalu mengapa harus takut bila ada yang menjadikan Iran sebagai model pembangunan.

Sejumlah negara Arab, seperti Tunisia, Mesir, dan Yaman, tengah bergejolak. Apakah Iran khawatir bakal terkena dampak dari revolusi di negara-negara itu?

Bila menyimak dari sejumlah pemberitaan, termasuk dari koran ini [Dia menunjukkan sebuah koran internasional berbahasa Inggris], tampaknya muncul kekhawatiran yang lebih besar bahwa negara-negara yang tengah bergejolak itu akan menerapkan sistem ala Iran, jadi bukan membawa dampak bagi Iran.

Jadi muncul opini bahwa seolah-olah Iran mengambil keuntungan dari pergolakan-pergolakan itu. Bila demikian, rakyat di negara-negara yang bergolak itu melihat Iran sebagai model. Maka, kekhawatiran bahwa krisis di negara-negara itu membawa dampak bagi Iran itu tidak beralasan.

Apakah Iran melihat pergolakan di negara-negara kian mengganggu stabilitas di Timur Tengah?

Kami percaya bahwa setiap upaya campur tangan negara adidaya memiliki dampak yang negatif dan merugikan bagi negara-negara yang tengah bergolak itu. Prinsip Iran adalah berusahalah untuk independen secara mandiri. Maka kami berharap rakyat di negara-negara yang bergolak untuk tidak terpengaruh campur tangan asing dalam menentukan masa depan negeri mereka.

Di sisi lain, ada sejumlah pihak yang ingin terus berkuasa selama mungkin di Timur Tengah sehingga timbul pergolakan. Namun, di saat makin majunya teknologi informasi, banyak orang kini menjadi kritis atas perkembangan di sekitar mereka.

Jadi bila ada pihak-pihak yang mengambil tindakan kepada rezim tertentu, maka rakyat di negara yang bersangkutan akan menentangnya. Seperti pergolakan di Mesir, misalnya. Biarkan rakyat Mesir sendiri yang menentukan, apakah rezim sekarang harus mundur cepat atau lambat.

Kita punya masalah serius di Timur Tengah. Salah satunya adalah masalah pendudukan atas Palestina oleh pasukan penjajah dan mereka yang menyebut diri sebagai Kekuatan Dunia berupaya ikut campur. Banyak negara pada dasarnya tidak senang dengan situasi itu.

Enam puluh tahun lebih Palestina dijajah, namun hingga kini tidak membawa perubahan yang berarti bagi rakyatnya. Semua upaya perundingan dan perjanjian damai tidak menghasilkan apapun.

Saat ini muncul pertimbangan dari kekuatan tertentu agar pergolakan di negara-negara itu tidak sampai mengganggu keamanan Israel. Ini tidak bisa dimengerti bila pergantian rezim harus mengacu pada kepentingan satu negara di kawasan itu.

Mengenai hubungan bilateral antara Iran dan Indonesia, program-program apa yang akan dikerjakan kedua pemerintah tahun ini?

Ada beberapa proyek kemitraan yang akan dibicarakan tahun ini. Salah satunya adalah proyek investasi patungan di Iran dan satunya lagi di Indonesia. Kerjasama itu menyangkut pengolahan minyak dan gas serta petrokimia. Namun, ada beberapa hal teknis yang perlu dibicarakan antara kedua pemerintah.

Bagaimana dengan volume perdagangan kedua negara?

Nilainya tahun lalu sekitar US$1 miliar dan komposisinya berimbang, baik itu ekspor dan impor. Namun untuk meningkatkan volume perdagangan, kita harus melibatkan lebih banyak lagi sektor swasta. Biasanya orientasi pihak swasta masih ke negara-negara Barat, maka kita perlu mengubah fokus menjadi proyek sesama negara Timur. Namun, itu perlu waktu dan bertahap.


Sumber :
http://dunia.vivanews.com/news/read/203797-revolusi-islam-iran-berdampak-luar-biasa

POLITIK

 Pengertian Politik
Kalau kita tinjau dari asal kata politik itu berasal dari bahasa yunani yaitu “polis” dimana artinya adalah negara kota, dan dari kata polis tersebut bisa didapatkan beberapa kata, diantaranya :
1. polities => warga negara
2. politikos => kewarganegaraan
3. politike episteme => ilmu politik
4. Politicia => pemerintahan Negara
Jadi kalau kita tinjau dari asal kata tersebut pengertian politik secara umum dapat dikatakan bahwa politik adalah kegiatan dalam suatu system politik atau Negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari system tersebut dan bagaimana melaksanakan tujuannya.
Namun banyak versi dari pengertian politik tersebut, diantaranya :

1. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.

2. Politik adalah bermacam2 kegiatan dari suatu sistem politik (negara) yg menyangkut proses menentukan tujuan2 dari sistem indonesia dan melaksanakan tujuan2 itu (Mirriam Budiharjo)

3. Politik adalah perjuangan utk memperoleh kekuasaan / teknik menjalankan kekuasaan2 / masalah2 pelaksanaan dan kontrol kekuasaan / pembentukan dan penggunaan kekuasaan (Isjware)

4. Politik adalah pelembagaan dari hubungan antar manusia yg dilembagakan dalam bermacam2 badan politik baik suprastruktur politik dan infrastruktur politik (Sri Sumantri)

5. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (Aristoteles)

6. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara.

7. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat.

8. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Melihat banyak versi pengertian politik tersebut, maka sebenarnya bisa disimpulkan secara singkat bahwa “politik adalah siasat/cara atau taktik untuk mencapai suatu tujuan tertentu”


 Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Politik
Hal-hal yang berkaitan dengan politik merupakan hal-hal yang dibicarakan dalam politik. Adapun hal-hal yang dibicarakan dalam politik diantaranya adalah:

1) Negara
Adalah suatu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya. Dapat dikatakan negara merupakan bentuk masyarakat dan organisasi politik yang paling utama dalam suatu wilayah yang berdaulat.

2) Kekuasaan
Adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya. Yang perlu diperhatikan dalam kekuasaan adalah bagaimana cara memperoleh kekuasaan, bagaimana cara mempertahankan kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu dijalankan.

3) Pengambilan keputusan
Politik adalah pengambilan keputusan melaui sarana umum, keputusan yang diambil menyangkut sektor publik dari suatu negara. Yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan politik adalah siapa pengambil keputusan itu dan untuk siapa keputusan itu dibuat.

4) Kebijakan umum
Adalah suatu kumpulan keputusan yang diambill oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu.

5) Distribusi
Adalah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai (values) dalam masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang diinginkan dan penting, nilai harus dibagi secara adil. Politik membicarakan bagaimana pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara mengikat.


 Pengertian Strategi
Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai “the art of the general” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik.
Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapat-kan kemenangan atau pencapaian tujuan. Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadi monopoli para jendral atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan.


 Politik dan Strategi Nasional
Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.


 Tingkat Penentu Kebijakan Dalam Pemerintahan

1) Tingkat penentu kebijakan puncak
a)Meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup penentuan undang-undang dasar.
b)Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti tercantum pada pasal 10 sampai 15 UUD 1945, tingkat penentu kebijakan puncak termasuk kewenangan Presiden sebagai kepala negara.

2) Tingkat kebijakan umum
Merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak, yang Iingkupnya menyeluruh nasional dan berisi mengenai masalah-masalah makro strategi guna mencapai idaman nasional dalam situasi dan kondisi tertentu.

3) Tingkat penentu kebijakan khusus
Merupakan kebijakan terhadap suatu bidang utama pemerintah. Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi, administrasi, sistem dan prosedur dalam bidang tersebut. Wewenang kebijakan khusus ini berada di tangan menteri berdasarkan kebijakan tingkat di atasnya.

4) Tingkat penentu kebijakan teknis
Kebijakan teknis meliputi kebijakan dalam satu sektor dari bidang utama dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program dan kegiatan.

5) Tingkat penentu kebijakan di daerah
Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah terletak pada Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerahnya masing-masing.
Kepala daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD. Kebijakan tersebut berbentuk Peraturan Daerah (Perda) tingkat I atau II.






Sumber :
http://id.shvoong.com/law-and-politics/politics/1935230-pengertian-politik/#ixzz1GEcthhjt
http://revolsirait.com/pengertian-politik
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/05/politik-dan-strategi-nasional-31/ http://rudyregobiz.wordpress.com/pengertian-politik-dan-strategi-nasional/ http://irena040506.wordpress.com/2011/05/17/politik-dan-strategi-nasional/

Minggu, 08 Mei 2011

Pengaruh Ketahanan Nasional Pada Aspek IPOLEKSOSBUDHANKAM

 Aspek Ideologi
Ideologi adalah suatu sistem nilai sekaligus kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Ideologi juga mengandung suatu konsep dasar tentang kehidupan yang diciptakan oleh suatu bangsa. Keampuhan suatu ideologi tergantung pada rangkaian nilai yang dikandungnya, yang dapat memenuhi serta menjamin segala aspirasi dan kehidupan manusia.
1. Ideologi Liberalisme
Aliran pikiran perseorangan atau individualistik. Liberalisme bertitik tolak dari hak asasi manusia yang melekat sejak ia lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk penguasa, kecuali atas persetujuan yang bersangkutan. Paham liberalisme mempunyai nilai-nilai dasar kebebasan dan kepentingan pribadi yang menuntut kebebasan individu secara mutlak, yaitu kebebasan mengejar kebahagiaan hidup di tengah-tengah kekayaan materi yang melimpah serta didapat secara bebas.
2. Ideologi Komunisme
Aliran ini beranggapan bahwa negara adalah susunan golongan (kelas) untuk menindas kelas lain. Golongan kuat menindas golongan lemah. Karena itu Karl Marx menyerukan agar kaum buruh mengadakan revolusi politik untuk merebut kekuasaan dari golongan kapitalis dan borjuis agar kaum buruh dapat ganti berkuasa dan mengatur negara.
3. Paham Agama
Ideologi bersumber dari falsafah agama yang termuat dalam kitab suci agama. Negara membina kehidupan keagamaan umat. Negara bersifat spiritual religius. Dalam bentuk lain negara melaksanakan hukum agama dalam kehidupannya.
4. Ideologi Pancasila
Pancasila merupakan tatanan nilai yang digali dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia yang sudah sejak ratusan tahun lalu tumbuh berkembang di Indonesia.
Upaya memperkuat Ketahanan Ideologi memerulkan memerlukan langkah pembinaan berikut:
• Pengamalan pancasila secara obyektif dan subyektif
• Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia
• Pendidikan moral Pancasila
• Sesanti Bhineka Tunggal Ika dan konsep Wawasan Nusantara bersumber dari Pancasila


 Aspek Politik
Ketahanan pada aspek politik diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan politik bangsa yang berisi keuletan, ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan yang datang dari dalam maupun luar.
Perwujudan ketahanan dalam aspek politik memerlukan kehodupan politik bangsa yang sehat, dinamis dan mampu memelihara stabilitas politik.
1. Ketahanan Pada Aspek Politik Dalam Negeri
i. Sistem pemerintahan berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan yang bersifat absolut.
ii. Mekanisme politik yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat, namun bukan perbedaan mengenai nilai dasar.
iii. Kepemimpinan nasional mampu mengakomodasikan aspirasi yang hidup dalam masyarakat.
2. Ketahanan Pada Aspek Politik Luar Negeri
i. Hubungan luar negeri ditujukan untuk meningkatkan kerjasama internasional di berbagai bidang dalam rangka memantapkan persatuan bangsa serta keutuhan NKRI.
ii. Politik luar negeri terus dikembangkan menurut prioritas dalam rangka meningkatkan persahabatan dan kerjasama antar negara berkembang serta antara negara berkembang dengan negara maju sesuai kemampuan demi kepentingan nasional.
iii. Citra positif Indonesia perlu ditingkatkan dan diperluas melalui promosi, peningkatan diplomasi, pertukaran pelajar dan lain sebagainya.
Upaya mewujudkan ketahan pada aspek politik:
• Sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum
• Mekanisme politik yang memungkinakan adanya perbedaan pendapat
• Terjalin komunikasi politik timbal balik antara pemerintah dan masyarakat
 Aspek Ekonomi
Wujud ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, menciptakan kemandirian ekonomi nasional yang berdaya saing tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.
Pencapaian tingkat ketahanan ekonomi yang diinginkan memerlukan pembinaan berbagai hal yaitu antara lain :
1) sistem ekonomi Indonesia diarahkan untuk dapat mewujudkan kemaknmuran dan kesejahtaeraan yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
2) ekonomi kerakyatan harus menghindarkan sistem free fight liberalism, etatisme dan monopolistis.
3) struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang dan saling menguntungkan dalam keterpaduan antar sektor pertanian, industri serta jasa.
4) pembangunan ekonomi memotivasi serta mendorong peran serta masyarakat secara aktif.
5) pemerataan pembangunan dan pemanfaataan hasil-hasilnya senantiasa memperhatikan keseimbangan antar sektor dan antar wilayah.
 Aspek Sosial Budaya
Wujud ketahanan sosial budaya tercermin dalam kehidupan sosial budaya bangsa yang mampu membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat yang rukun bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera. Masyarakat tersebut haruslah mampu menangkal penetrasi terhadap budaya asing yang tidak sesuai kebudayaan nasional
Esensi pengaturan dan penyelenggaraaan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia yang demikian adalah pengembangan kondisi sosial budaya Indonesia dimana setiap warga masyarakat dapat merealisasikan pribadi dan segenap potensi manusiawinya berdasarkan Pancasila.
Untuk mewujudkan keberhasilan ketahanan sosial budaya warga negara Indonesia perlu:
Kehidupan sosial budaya bangsa dan masyarkat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi dan seimbang serta mampu menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.
 Aspek Pertahanan dan Keamananan
Ketahanan pertahanan dan keamanan yang diharapkan merupakan kondisi daya tangkal yang dilandasi oleh kesadaran bela negara seluruh rakyat dan mengandung kemampuan memelihara stabillitas pertahanan dan keamanan negara.
Untuk mewujudkan keberhasilan Ketahanan Nasional setiap warga negara Indonesia perlu :
1) memiliki semangat perjuangan bangsa dalam bentuk perjuangan non fisik yang disertai keuletan dan ketangguhan tanpa kenal menyerah dan mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi tantangan.
2) sadar dan peduli akan pengaruh yang timbul pada aspek ipoleksosbudhankam sehingga setiap warga negara dapat mengeliminir pengaruh buruk pada aspek-aspek tersebut.
Apabila setiap warga negara memiliki semangat perjuangan bangsa, sadar serta perduli terhadap pengaruh yang timbul dan dapat mengeliminir pengaruh tersebut, maka ketahanan nasional Indonesia akan terwujud.

Sumber :
http://anditanurul.wordpress.com/2011/04/22/pengaruh-sistem-ketahanan-nasional-pada-aspek-ipoleksosbudhankam-tulisan/

SISTEM KETAHANAN NASIONAL

1. Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, secara langsung maupun yang tidak langsung yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional.
 Tantangan adalah suatu hal/upaya yang bersifat/bertujuan menggugah kemampuan.
 Ancaman adalah suatu hal/upaya yang bersifat/bertujuan mengubah dan merombak kebijaksanaan yang dilandaskan secara konsepsional. Ancaman dibagi dua yaitu :
i. Ancaman di dalam negeri
Contohnya adalah pemeberontakan dan subversi yang berasal atau terbentuk dari masyarakat indonesia.
ii. Ancaman dari luar negeri
Contohnya adalah infiltrasi, subversi dan intervensi dari kekuatan kolonialisme dan imperialisme serta invasi dari darat, udara dan laut oleh musuh dari luar negri.
 Hambatan adalah suatau hal yang bersifat melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional yang berasal dari dalam.
 Gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar dan dari diri sendiri yang bersifat dan bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional.
 Ketangguhan adalah kekuatan yang menguatkan sehingga menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kuat menderita atau dapat menanggulangi beban yang dipikulnya.
 Identitas adalah ciri khas suatu bangsa atau negara dilihat secara keseluruhan. Negara dilihat dalam pengertian sebagai suatu organisasi masyarakat yang dibatasi oleh wilayah dengan penduduk, sejarah, pemerintahan, dan tujuan nasional serta dengan peran internasionalnya yang menjadikan suatu bangsa dengan kecirikhasannya.
 Integritas adalah kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensional maupun fungsional yang bersifat semangat.



2. Asas – Asas Ketahanan Nasional
Asas ketahanan nasional adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasil, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut (Lemhannas, 2000: 99 – 11).

i. Asas kesejahtraan dan keamanan
Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat atau kelompok. Didalam kehidupan nasional berbangsa dan bernegara, unsur kesejahteraan dan keamanan ini biasanya menjadi tolak ukur bagi mantap/tidaknya ketahanan nasional.
ii. Asas komprehensif/menyeluruh terpadu
Artinya, ketahanan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan. Aspek-aspek tersebut berkaitan dalam bentuk persatuan dan perpaduan secara selaras, serasi, dan seimbang.
iii. Asas kekeluargaan

Asas ini bersikap keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal hidup dengan asas kekeluargaan ini diakui adanya perbedaan, dan kenyataan real ini dikembangkan secara serasi dalam kehidupan kemitraan dan dijaga dari konflik yang bersifat merusak/destruktif.

3. Aspek - Aspek Ketahanan Nasional
 Aspek Ekonomi
Ketahanan Ekonomi diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan negara berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
Pencapaian tingkat ketahanan ekonomi memerlukan pembinaan sebagai berikut:
• Sistem ekonomi Indonesia diarahkan untuk dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh wilayah Nusantara melalui eknomi kerakyatan
• Ekonomi kerakyatan harus menghindari sistem free fight liberalism, etatisme, dan monopoli ekonomi
• Pembangunan ekonomi merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan
• Pemerataan pembangunan dan pemanfaatan hasilnya dengan memperhatikan keseimbangan dan keserasian pembangunan antarwilayah dan antar sektor.
 Aspek Sosial Budaya
Ketahanan sosial budaya diartikan sebagai kondisi dinamis budaya Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan sosial budaya.
Untuk mewujudkan keberhasilan ketahanan sosial budaya warga negara Indonesia perlu:
• Kehidupan sosial budaya bangsa dan masyarkat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi dan seimbang serta mampu menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.
 Aspek Pertahanan dan Keamanan
Ketahanan pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia mengandung keuletan, ketangguhan, dan kemampuan dalam mengembangkan, menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan hambatan yang datang dari luar maupun dari dalam yang secara langsung maupun tidak langsung membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk mewujudkan keberhasilan Ketahanan Nasional setiap warga negara Indonesia perlu:
• Memiliki semangat perjuangan bangsa dalam bentuk perjuangan non fisik yang disertai keuletan dan ketangguhan tanpa kenal menyerah dan mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta pencapaian tujuan nasional.
• Sadar dan peduli akan pengaruh-pengaruh yang timbul pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan
 Aspek Politik
Ketahanan pada aspek politik diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan politik bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan kehidupan politik bangsa dan negara Republik Indonesia berdasar Pancasila dan UUD 1945 yan telah disepakati dan dibuat.
 Aspek Ideologi
Dapat diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan ideologi bangsa Indonesia. Ketahanan ini diartikan mengandung keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara Indonesia.
Upaya memperkuat Ketahanan Ideologi memerulkan memerlukan langkah pembinaan berikut:
• Pengamalan pancasila secara obyektif dan subyektif
• Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia
• Pendidikan moral Pancasila


Sumber :
http://organisasi.org/pengertian_arti_definisi_ketahanan_nasional_bangsa_negara_indonesia_belajar_gratis_pelajaran_pengetahuan_pmp_dan_ppkn_online
http://liyantanto.wordpress.com/2009/10/16/ketahanan-nasional/
http://aku-siti-istiqomah.blogspot.com/2011/04/ketahanan-nasional.html